Kotabaru (Kemenag KTB)- Kementerian Agama Republik Indonesia terus berkomitmen mencegah terjadinya praktik korupsi, salah satunya melalui implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan keagamaan. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru Dr. H. Ahmad Kamal, S. HI., M. Ag usai mengikuti webinar tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Madrasah di ruang kerjanya, Rabu (20/03/2024).

Webinar ini merupakan Komitmen Bersama antara Kementerian Agama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penguatan implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan.

Ada tiga langkah strategis turut dilakukan dalam rangka mewujudkan PAK pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi termasuk pada penyelenggaraan pendidikan non formal maupun pendidikan keagamaan dan melalui pendidikan keluarga. 

Pertama, Kemenag telah melakukan sosialisasi dan publikasi pendidikan anti korupsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan.

"Ini penting dilakukan agar pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencegah, tumbuh dan berkembangnya budaya korupsi sejak usia dini," ujar Kamal.

Kedua, Kemenag juga telah melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, setidaknya melalui dua pendekatan yaitu; memperkaya bahan ajar dengan materi muatan pendidikan anti korupsi serta menyusun kurikulum tersendiri pendidikan anti korupsi misalnya di jenjang pendidikan tinggi materi pendidikan Fikih diintensifkan untuk kajian korupsi dengan perspektif ushul fiqh.

"Oleh karenanya pada Fakultas Syariah di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kajian fikih terkiat bahaya korupsi menjadi salah satu objek kajian yang diitensifkan pendalamannya," terangnya.

Ketiga, untuk menstandarkan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dibawah kementerian agama, telah disusun dan ditetapkan panduan penyelenggaraan anti korupsi di madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

Selain untuk mengatur mengenai metode pendidikan anti korupsi juga memerintahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk intensif melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan anti korupsi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

"Semangat upaya kita tersebut akan membuahkan hasil yang positif sehingga kita dapat berharap masa depan yang lebih cerah bagi keberadaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini yang bersih dari praktik korupsi."pungkasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan, bahwa di tingkat Direktorat Jenderal penerapan PAK pada lembaga pendidikan keagamaan sudah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5783 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Kepdirjen No. 5783/2019).

Lebih lanjut Ramdhani menjelaskan, Kementerian Agama saat ini juga telah membangun sebuah ekosistem pendidikan yang komprehensif, terdiri dari warga madrasah serta civitas akademika untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Ekosistem ini dibangun dari kepemimpinan perguruan tinggi maupun madrasah, mereka menjadi bagian penting untuk melakukan aktifitas yang memastikan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu harus berjalan dengan baik kemudian di ruang-ruang berikutnya baik guru maupun dosen itu juga dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang baik," jelas Ramdhani.

kemudian yang tak kalah penting kata Ramdhani, keterlibatan siswa maupun mahasiswa yang kemudian dikembangkan sebuah pola pembudayaan anti korupsi termasuk di lembaga-lembaga siswa dan kemahasiswaan.

"Melalui kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan pendidikan karakter dan antikorupsi dalam berbagai ruang kehidupan, pendidikan yang mengantarkan lahirnya generasi berintegritas yang membuat wajah negeri ini semakin cerah dan penuh harapan," tutupnya.