Kotabaru (Kemenag Ktb) - Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Seksi Papkis) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kotabaru H. Herman Prasetio meminta kepada seluruh operator Data EMIS, SIKAP, SIPDAR dan SIMBA  agar bisa melakukan updating data secara akurat karena penentu keberhasilan bagi lembaga pendidikan.

“Data itu sangat penting untuk menciptakan kemudahan dalam akses informasi pendidikan maupun pemberian dana bantuan, untuk itu diharapkan kerjasama dari kita semua agar terwujudnya sistem pendataan yang semakin baik dan akurat,” ujarnya Kasi Papkis.

Hal tersebut disampaikannya Kasi Papkis saat memberikan arahan pada acara Pembinaan Updating Data bagi operator baik dari Madrasah Diniyah Takmiliyah (MTD) maupun Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) wilayah Kec.Kelumpang Hulu, Kec.Kelumpang Hilir, Kec. Kelumpang Selatan, Kec.Kelumpang Barat, Kec.Hampang dan Kec.Sampanahan, di Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Kelumpang Hulu, Kamis (07/03/24).

Seiring dengan semangat peningkatan layanan pendidikan, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag terus melakukan revitalisasi untuk menghadirkan sistem pendataan yang semakin baik. 

Lebih lanjut ia menambahkan, akurasi data menjadi perhatian Kemenag sebab data yang update akan menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program pendidikan Islam yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Kesalahan pada data, baik secara numerik ataupun alphabet, contohnya  sekadar salah satu huruf pada nama pun akan  berakibat signifikan pada sesuatu. Itulah kenapa kami sampaikan, operator mempunyai peran penting dan kalau bisa mereka disiapkan tidak hanya satu orang.”tegasnya.

Selain itu kata Kasi Papkis operator tidak hanya berpangku dengan aplikasi saja, akan tetapi harus dilakukan secara manual sebagai back up jika ada kendala atau permasalahan diaplikasi itu sendiri. “Selain pada pengisian data aplikasi Emis, Sikap, Sipdar dan Simba  para operator harus juga memiliki data print out dan dokumen lainnya untuk menjaga keamanan data,” pesannya.

“Apalagi menyangkut kebijakan yang terkait seperti Ponpes kesemuanya harus berbasis aplikasi seperti ujian sekolah, perizinan, permohonan dan penyaluran bantuan dan lainnya maka data yang dimiliki harus akurat,” pungkas Herman. (Rep: Ulis/Ft: Hafidz)