Kotabaru (Kemenag KTB) – Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru Dr. H. Ahmad Kamal, S.HI., M.Ag mengingatkan jajarannya untuk menghindari praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaran program Kementerian Agama.

“Saya minta kepada jajaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru untuk berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam hal apapun, ” ujarnya.

Pesan ini ia sampaikan usai mengikuti kegiatan talkshow “membangun perilaku antikorupsi melalui peran serta masyarakat” secara daring via zoom meeting yang digelar oleh Direktorat peran serta masyarakat KPK RI. Kamis (28/03/2023) diruang kerjanya.

“Saya minta kita semua berkomitmen untuk menghilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktik transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tekannya.

Kamal mengungkapkan, nanti Pimpinan Satker akan membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana.

“Kalau pada Kantor Kemenag contoh praktik korupsi seperti, tidak disiplin dengan datang terlambat dan pulang cepat, mengabaikan tugas dan fungsi dan kewajibannya serta menerima dan memberi gratifikasi. Bahkan pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat pun juga termasuk,” sambungnya.

Kemudian, Ia menjelaskan upaya menghilangkan praktik korupsi di lingkungan kantor Kemenag kotabaru di antaranya di mulai dari diri sendiri, kemudian komitmen bersama dari pimpinan sampai bawahan.

“Kita bisa membuat stiker, spanduk, dan design di media sosial bahwa kita tidak terima gratifikasi baik di kantor maupun di luar kantor, semua bisa tercapai dengan kerjasama semuantya.” ujarnya.

Ditegaskannya, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, kemudian stagnan di tahun 2023, oleh karena itu harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.

Selain itu, lanjutnya, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. “Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” pesannya.

“Jajaran Kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital,” tutupnya.